Wako Prabumulih Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Secara Virtual

Wako Prabumulih Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Secara Virtual

PRABUMULIH, DS – Wali Kota Prabumulih H Arlan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), bertempat di Ruang Rapat Wali Kota Prabumulih Senin, (23/06/2025).

Rakor tersebut merupakan agenda mingguan yang membahas strategi dan langkah konkret dalam upaya menekan laju inflasi di daerah.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

“Data yang akurat dan tindakan nyata di lapangan adalah kunci pengendalian inflasi yang efektif,” ujar Tomsi dalam sambutannya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, memaparkan bahwa inflasi year-to-date (y-to-d) hingga Mei 2025 tercatat sebesar 1,19 persen. Inflasi tersebut didominasi oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Adapun berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Juni 2025, sebanyak 15 provinsi mengalami kenaikan, 21 provinsi mengalami penurunan, dan 2 provinsi tercatat stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas utama penyumbang inflasi meliputi beras, cabai rawit, dan cabai merah.

Rapat ini turut diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Prabumulih, antara lain Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas PUPR, Balitbang, Dinas Perikanan, serta Dinas Perekonomian. Hadir pula perwakilan dari Kodim 0404, Polres Prabumulih, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih.

Dengan adanya koordinasi ini, Pemerintah Kota Prabumulih berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat. (diskominfo prabu)