PRABUMULIH, DS– Kebijakan pembatasan rombongan belajar (rombel) di SD dan SMP negeri Kota Prabumulih memicu keluhan orang tua. Puluhan calon siswa baru dipastikan tidak tertampung pada tahun ajaran 2026/2027 karena kuota sekolah dipangkas.
Salah satu sekolah yang terdampak adalah SD Negeri 56 Prabumulih. Tahun ini, kuota penerimaan siswa baru dipotong dari 4 rombel menjadi 2 rombel.
Akibatnya, sejumlah calon siswa yang berdomisili di sekitar sekolah gagal diterima, meski telah memenuhi syarat dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Ketua Komisi I DPRD Kota Prabumulih Riza Ariansyah SH, mendesak Dinas Pendidikan segera mengambil langkah konkret.
“Yang penting anak-anak tetap bisa sekolah. Harus ada solusi cepat,” tegas Riza, Jumat (1/5/2026).
Ia juga mengancam akan turun tangan bersama Pemerintah Kota jika Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) tidak segera memberikan jalan keluar.
Sebagai solusi sementara, Riza mengusulkan agar siswa yang tidak tertampung didistribusikan ke sekolah negeri lain.
Namun opsi ini dinilai kurang efektif karena sebagian orang tua menolak menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta.
Untuk mengatasi hal itu, DPRD mendorong Pemkot Prabumulih memberikan subsidi bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang terpaksa bersekolah di swasta.
“Pelaksanaannya diserahkan ke pemerintah kota, tentu menyesuaikan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih A Darmadi, membenarkan pembatasan rombel dilakukan karena keterbatasan ruang kelas.
Kebijakan ini diambil untuk menghindari sistem pembelajaran double shift.
“Kami menata agar ke depan tidak ada lagi sekolah dengan pembelajaran pagi dan siang,” jelas Darmadi.
Meski begitu, ia memastikan pemerintah tetap menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak di Kota Prabumulih.
“Dipastikan anak-anak tetap bisa sekolah,” tutupnya.
