PALEMBANG, DS – Kenaikan harga cabai merah menjadi biang keladi inflasi Kota Palembang pada Oktober 2026. Lonjakan komoditas dapur ini menekan pengeluaran rumah tangga dan menggerus daya beli masyarakat.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Oktober 2026 tercatat 2,69 persen. Angka itu naik dari September 2026 yang sebesar 2,40 persen.
Dari 139 komoditas yang mengalami kenaikan, cabai merah menjadi penyumbang terbesar dengan andil inflasi 0,289 persen, disusul cabai rawit sebesar 0,029 persen.
Meski naik secara bulanan, inflasi Palembang masih terkendali. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025 dan masih berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5 persen ±1 persen.
Asisten II Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, menegaskan Pemkot tidak tinggal diam. Data BPS menjadi kompas untuk menentukan langkah antisipasi.
“Pengendalian inflasi ini perhatian serius kami karena langsung menyentuh stabilitas harga dan daya beli. Data BPS ini menjadi dasar penting untuk mengidentifikasi pemicunya dan menyiapkan intervensi,” ujar Isnaini saat Rilis Resmi Inflasi dan Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2026 di Kantor BPS Kota Palembang, Senin (2/11/2026).
Menurut Isnaini, pengendalian inflasi tidak cukup hanya memantau harga di pasar. Kuncinya ada pada pasokan dan distribusi.
“Harus dipastikan barangnya ada, distribusinya lancar, dan harganya terjangkau,” katanya.
Untuk itu, Pemkot Palembang mengoptimalkan strategi 4K: Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
Sejumlah langkah konkret disiapkan: memperkuat kerja sama antardaerah dengan daerah penghasil cabai, menggelar operasi pasar dan pasar murah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, serta menambah cadangan pangan.
Tak hanya intervensi pasar, Pemkot juga mendorong rehabilitasi jalan, revitalisasi pasar rakyat, dan pengaturan lalu lintas untuk memperlancar arus barang kebutuhan pokok.
“Strategi 4K terus kami optimalkan. Kami perkuat komunikasi dengan daerah penghasil, distributor, dan agen komoditas untuk mengantisipasi kelangkaan dan lonjakan harga,” jelas Isnaini.
Ia berharap sinergi antara Pemkot, BPS, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan seluruh pemangku kepentingan semakin solid.
“Pengendalian inflasi butuh kerja kolaboratif. Targetnya satu, stabilitas harga terjaga dan masyarakat tidak terbebani kenaikan kebutuhan pokok,” tutupnya.
