Hukuman Tak Harus Penjara, Palembang Terapkan Pidana Kerja Sosial

Hukuman Tak Harus Penjara, Palembang Terapkan Pidana Kerja Sosial

PALEMBANG, DS – Tidak semua pelaku kejahatan harus mendekam di penjara. Di Palembang, hukuman kini bisa dijalani dengan menyapu jalan, membersihkan fasilitas umum, dan bekerja untuk masyarakat.

Skema itu bernama pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Pelaku tetap dihukum, tapi tidak diputus dari masyarakat. Mereka tetap bisa bekerja, tetap bisa pulang ke keluarga, sambil menebus kesalahannya.

Skema ini resmi dijalankan setelah Pemkot Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, dan Bapas Kelas I Palembang menandatangani perjanjian kerja sama di Kantor Kejari Palembang, Selasa (10/11/2026).

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan dukungannya. Bagi dia, ini bukan sekadar soal hukuman yang lebih ringan, tapi soal cara hukum memperlakukan manusia.

“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti sebatas seremoni penandatanganan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan,” ujar Ratu Dewa.

Ia memastikan Pemkot Palembang siap memberikan dukungan penuh agar program ini berjalan, bukan hanya menjadi dokumen di atas meja.

Plt Kepala Bapas Kelas I Palembang, Joni Ihsan, menyebut kerja sama ini akan membuat penegakan hukum di Palembang lebih manusiawi. Pelaku tidak hanya dihukum, tapi dibina agar tidak mengulangi perbuatannya.

Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Muhammad Nasir, menilai kolaborasi tiga lembaga ini adalah kunci. Tanpa sinergi, pidana kerja sosial hanya akan menjadi wacana.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, sekaligus memperkuat penegakan hukum yang lebih humanis di Kota Palembang,” katanya.

Dengan kerja sama ini, Palembang ingin membuktikan satu hal: hukum tidak harus selalu menghancurkan masa depan pelaku.

Hukum bisa memberi efek jera, sekaligus memberi kesempatan kedua untuk kembali menjadi warga yang bermanfaat.

(diskominfo palembang)