PALEMBANG, DS — Aryono, Wakil Ketua DPRD Prabumulih, hadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (4/2/2026).
Hadir pula Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril, Sekretaris Daerah Kota Prabumulih H Elman serta Kepala OPD terkait. Laporan ini menjadi acuan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di Prabumulih.
Laporan yang diserahkan merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Prabumulih.
Penyerahan LHP dilakukan langsung oleh perwakilan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan kepada jajaran Pemerintah Kota Prabumulih.
Pemeriksaan ini, bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih, Aryono, menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dengan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.
“Kami di DPRD akan mengawal tindak lanjut dari setiap rekomendasi BPK. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, khususnya di sektor pendidikan, menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Menurutnya, sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, penggunaan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan dasar harus benar-benar tepat sasaran dan sesuai aturan.
