PRABUMULIH, DS — DPRD Kota Prabumulih resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna Ke-XXVI Masa Persidangan Ke-III yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (28/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD H Deni Victoria SH MSi, didampingi Wakil Ketua I H Aryono ST dan Wakil Ketua II Ir Dipe Anom.
Wali Kota Prabumulih H Arlan dan Wakil Wali Kota Franky Nasril S Kom MM, juga hadir dalam rapat tersebut.
Badan Anggaran DPRD terlebih dahulu memaparkan laporan hasil pembahasan. Setelah itu, seluruh anggota DPRD memberikan persetujuan terhadap Raperda tersebut.
Agenda kemudian ditutup dengan penyampaian pendapat akhir Wali Kota dan penandatanganan keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Prabumulih.
Ketua DPRD H Deni Victoria menegaskan, pertanggungjawaban APBD adalah instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Deni.
Ia juga menyebut pembahasan Raperda ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD.
Di tempat yang sama, Wali Kota H Arlan menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Prabumulih untuk terus membenahi tata kelola keuangan.
“Pemerintah berkomitmen mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Dengan disetujuinya Raperda ini, siklus pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 resmi ditutup.
Deni berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat agar program pembangunan dan pelayanan publik berjalan efektif dan tepat sasaran.
“DPRD akan terus mengawal agar APBD tidak hanya baik dalam administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Prabumulih,” tandasnya.
