PALEMBANG, DS – Selama ini, satu indikator bisa punya angka berbeda-beda. Tergantung OPD mana yang ditanya.
Itulah yang mau disetop Pemkot Palembang.
Caranya: Satu Data Indonesia. Ditegaskan lewat Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Statistik Sektoral 2026 yang digelar Diskominfo Kota Palembang di Ruang Parameswara, Kantor Pemkot, Selasa (17/11/2026).
Bimtek ini jalan dua hari, 17-18 November 2026. Dibuka Sekda Kota Palembang, Aprizal Hasyim. Dihadiri BPS dan Bapperida Kota Palembang.
Di depan peserta, Aprizal bicara lugas. Data bukan sekadar angka administratif. Data adalah dasar kebijakan.
“Melalui sinergi ini, kita berharap tidak ada lagi perbedaan data antar-Perangkat Daerah untuk indikator yang sama, tidak terjadi duplikasi pengumpulan data, serta setiap data yang dihasilkan memiliki standar, metadata, dan kualitas yang jelas,” tegasnya.
Penguatan statistik sektoral ini amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di Palembang, Diskominfo jadi Wali Data, BPS jadi Pembina Data Statistik.
Aprizal lalu menitipkan empat perintah untuk semua OPD:
Pertama, kelola data sektoral secara akurat sesuai tupoksi masing-masing.
Kedua, konsisten pakai standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, dan data induk yang terintegrasi.
Ketiga, jaga komunikasi dan koordinasi terus-menerus antara Produsen Data, Wali Data, dan Pembina Data.
*Keempat*, praktikkan ilmu dari Bimtek ini di kantor masing-masing, jangan cuma jadi catatan.
“Saya berharap seluruh peserta tidak hanya memahami materi yang disampaikan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehari-hari guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Kepala Diskominfo Kota Palembang, Kemas Haikal, menyebut targetnya konkret: kapasitas aparatur naik, dan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Palembang ikut naik.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan statistik sektoral, sekaligus mendorong pemenuhan standar kualitas data, kepemilikan metadata, serta kaidah interoperabilitas data yang mudah dibagipakaikan antarinstansi,” papar Haikal.
Narasumbernya dari BPS dan Bapperida. Materinya teknis, soal pengelolaan statistik sektoral sesuai standar nasional.
Haikal optimistis, kalau ini jalan, budaya kerja di Pemkot berubah jadi data-driven culture.
Dengan data yang akurat, terintegrasi, dan bisa dipertanggungjawabkan, program pembangunan jadi lebih terukur. Tidak ada lagi kebijakan tumpang tindih. Anggaran pun benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Melalui budaya kerja yang berbasis data, kami optimistis kualitas pelayanan publik dan ketepatan sasaran pembangunan di Kota Palembang akan semakin optimal ke depannya,” singkatnya.
(diskominfo palembang)

