Pelayanan Publik Pemkot Prabumulih Sedang Tak Baik-baik Saja, Cek Faktanya

Pelayanan Publik Pemkot Prabumulih Sedang Tak Baik-baik Saja, Cek Faktanya

PRABUMULIH, DS — Dunia pelayanan publik Pemkot Prabumulih nampak sedang tidak baik-baik saja, bagaimana tidak, hal ini terjadi saat awak media menyambangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada Senin, (03/06/2024).

Ketika itu, awak media ini ingin menanyakan jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di kota Prabumulih. Bukannya mendapatkan informasi pasti, justru hanya memperoleh jawaban yang tak masuk akal serta hanya menerima janji palsu dari pihak BKPSDM.

“Nanti kalau ada statement pasti dikabari lagi,” ujar salah seorang pegawai BKPSDM.

Ditanya kemana staff yang membidangi yakni Kabid mutasi Pegawai serta guna mempersingkat urusan pelayanan, maka awak media mencoba meminta nomor telepon Kabid tersebut.

“Kabid sedang memperbaiki nomor teleponnya yang rusak nanti bapak dihubungi saja,” tambah dia.

Usai jawaban yang terkesan ngambang tersebut, pihak BKPSDM malah meminta balik nomor telepon awak media ini dan berjanji akan menghubungi segera.

Selang satu hari berlalu, pihak BKPSDM pun tak kunjung menghubungi. Kemudian, media ini kembali mendatangi kantor yang menaungi seluruh PNS di kota nanas tersebut pada Rabu, (05/06/2024).

Bersamaan terkait hal itu, rekan dari ormas LAKRI juga mengunjungi kantor tersebut yang juga ingin melakukan kontrol sosial terhadap pelayanan ruang lingkup Pemkot Prabumulih.

Namun, lagi-lagi media serta pihak LAKRI kembali tidak mendapatkan informasi terkait jumlah keseluruhan PNS di kota Prabumulih. Kemudian LAKRI langsung melayangkan surat ke BKPSDM.

Sementara, pihak kantor BKPSDM mengatakan jika dirinya belum bisa mengeluarkan data jumlah Pegawai yang diminta oleh media dan Ormas LAKRI dengan dalih Kepala Badan Kepegawaian sedang memulihkan kesehatannya sehingga pihaknya harus menyampaikan surat dari LAKRI ke Kepala BKPSDM terlebih dahulu.

Menanggapi pernyataan tersebut, Sekjen LAKRI menyatakan bahwa isi surat yang dilayangkan merupakan permintaan pihaknya terkait informasi publik tentang data jumlah keseluruhan para pekerja di lingkungan Pemkot Prabumulih

“Kami hanya meminta data jumlah PNS, ASN, P3K serta honorer demi memudahkan kami melakukan investigasi,” tutup Arief Ahong. (A2M)

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *